Sebuah keputusan yang diambil dalam menunjuk Burhanuddin Abdullah menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Rekam jejak buruk yang dimiliki oleh Burhanuddin serta pola pemilihan anggota Danantara yang tampak lebih didasarkan pada kedekatan politik dibandingkan kompetensi profesional menjadi alasan mengapa hal ini menuai banyak kontroversi.

Jika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar anggota Danantara memiliki hubungan erat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, baik sebagai mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pemilu 2024, maupun melalui jejaring politik yang telah lama terbentuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah Danantara benar-benar dipersiapkan sebagai lembaga yang “independen” dan profesional?

Sumber: Reni Erina. (2025). Struktur Organisasi Danantara Berlapis, SBY dan Jokowi jadi Dewan Penasihat. https://images.app.goo.gl/mabnLsaqEBj5ZY3x5

Tata Kelola SWF dan Risiko Intervensi Politik

Dalam pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF)¹ yang ideal, seperti yang diterapkan oleh The Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan The Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, independensi lembaga menjadi prinsip utama dalam hal ini. Keterlibatan tokoh politik, baik yang masih aktif maupun mantan pejabat tinggi dapat berisiko mengurangi transparansi dan membuka peluang dalam meningkatkan intervensi politik. Struktur Danantara, yang melibatkan dua mantan Presiden Indonesia, serta penunjukan mantan terpidana korupsi dalam keanggotaannya, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai akuntabilitas dan efektivitas lembaga ini pada kalangan masyarakat.

Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam SWF

Efektivitas SWF bergantung pada enam aspek utama. Enam aspek tersebut ialah Government Effectiveness (GE), Regulatory Quality (RQ), Control of Corruption (COC), Rule of Law (ROL), Political Stability and Absence of Violence (PS), serta Voice and Accountability (VA) berdasarkan indikator Worldwide Governance (Joshua & Reuven, 2009).

Dari aspek-aspek tersebut, Control of Corruption (COC) menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan pengelolaan dana tetap bersih dari praktik korupsi. Penunjukan individu dengan rekam jejak korupsi jelas bertentangan dengan prinsip ini, yang dapat melemahkan kredibilitas Danantara sebagai SWF, dan menimbulkan risiko bahwa lembaga ini lebih dimanfaatkan sebagai alat distribusi kekuasaan daripada instrumen pembangunan ekonomi.

Bias Politik dalam Seleksi Keanggotaan

”Tim operasi cita-cita Pak Prabowo adalah tidak adanya titipan, harus profesional, dan punya reputasi serta integritas yang baik” – Dony Oskaria

Perkataan Dony Oskaria tampak bertolak belakang dengan kenyataannya. Melihat struktur Danantara dan hubungan antara para anggota dengan Presiden Prabowo Subianto, kini yang menjadi pertanyaannya adalah: Apakah keputusan ini “rasional” atau didasarkan pada bias² politik?

Minimnya transparansi dalam pemilihan anggota serta dominasi tokoh politik dalam Danantara mengurangi efektivitas pengawasan publik. Keterlibatan figur politik memperbesar potensi adanya konflik kepentingan, menghambat profesionalisme, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Jika Danantara ingin berkiblat tata kelola seperti GIC atau PIF, dalam penyeleksian anggota seharusnya berbasis pada kompetensi dan independensi.

Keputusan untuk melibatkan mantan koruptor dalam struktur Danantara jelas bukanlah keputusan yang rasional melihat banyaknya alternatif anggota lain yang lebih bersih apabila dibandingkan dengan mereka. Sebagian besar anggota Danantara memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga dapat dianalisis melalui berbagai bias psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan politik. Terdapat dua konsep utama dalam psikologi yang relevan, yaitu (1) utilitarian perspective³ dan role expectations⁴ serta (2) ingroup favoritism⁵ dan status quo bias⁶.

Keputusan Rasional: Utilitarian Perspective vs Role Expectations

Dari perspektif utilitarianisme, pemimpin politik berasumsi bahwa individu dengan pengalaman birokrasi dan jaringan politik luas tetap bisa memberikan manfaat pragmatis bagi efektivitas institusi, meskipun rekam jejaknya bermasalah. Dalam konteks koalisi, individu-individu ini mungkin dianggap mampu menavigasi dinamika politik yang kompleks serta menjaga stabilitas pemerintahan (Silva et al., 2025).

Namun, dari sudut pandang tata kelola yang baik, pendekatan ini terlalu berisiko. Keberadaan mantan koruptor dalam lembaga keuangan negara menguatkan persepsi bahwa pemilihan pejabat lebih didasarkan pada loyalitas politik dibandingkan meritokrasi⁷. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan risiko melemahnya legitimasi Danantara dan meningkatkan ketidakstabilan politik akibat menurunnya kepercayaan publik.

Sementara itu, dalam teori role expectations, pemimpin sering kali mendahulukan pencapaian tujuan organisasi daripada proses yang digunakan untuk mencapainya. Jika mereka melihat bahwa individu dengan rekam jejak kontroversial dapat membantu mengamankan stabilitas politik, maka keputusan tersebut bisa dianggap rasional dalam jangka pendek, meskipun berisiko tinggi terhadap kredibilitas institusi dalam jangka panjang.

Bias dalam Pengambilan Keputusan: Ingroup Favoritism vs Status Quo Bias

Ketika pemimpin memilih anggota dengan latar belakang politik serupa, meskipun memiliki catatan buruk, dapat dijelaskan melalui fenomena ingroup favoritism. Bias ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk lebih mengutamakan individu dari kelompoknya sendiri dibandingkan dengan pihak luar (Burris et al., 2009).

Selain itu, status quo bias dapat membuat pemimpin cenderung memilih individu yang sudah dikenal dibandingkan sosok baru yang mungkin lebih kompeten tetapi asing dalam lingkaran kekuasaan. Keputusan seperti ini sering kali bertujuan untuk menjaga stabilitas dan menghindari ketidakpastian, meskipun hasilnya justru memperpanjang praktik tata kelola yang buruk.

Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa individu dalam kelompok dominan sering kali mengatribusikan karakter positif kepada rekan kelompoknya, meskipun terdapat bukti objektif mengenai ketidakefisienan maupun rekam jejak buruk mereka. Hal ini juga berkaitan dengan persepsi legitimasi, yang mana individu cenderung menerima status quo jika terdapat justifikasi yang tampak masuk akal, seperti pengalaman politik atau koneksi luas dari individu yang dipilih (Kaarbo, 2012).

Kesimpulan

Analisis melalui perspektif psikologi kognitif dan sosial menunjukkan bahwa bias politik sangat memengaruhi seleksi keanggotaan Danantara, hal ini dilakukan dengan cara mengorbankan prinsip tata kelola yang baik demi kepentingan jangka pendek. Jika ingin membangun SWF yang lebih kredibel dan efektif, seleksi anggota seharusnya berfokus pada transparansi, kompetensi, dan independensi, bukan hanya pertimbangan dari sisi politik.

Melepaskan Danantara dari intervensi politik bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik dan tujuan utama Danantara itu sendiri. Tanpa itu, Danantara berisiko menjadi alat politik semata, alih-alih menjadi sebuah instrumen pembangunan ekonomi nasional yang dapat dipercaya dan diandalkan.

 

 

 

 

Definisi Istilah

1. Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara adalah dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah suatu negara.

2. Bias merupakan sebuah sikap atau pandangan yang cenderung memihak pada satu pihak tanpa mempertimbangkan secara obyektif.

3. Utilitarian perspective merupakan suatu pandangan yang menganggap bahwa pilihan yang paling etis adalah pilihan yang akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

4. Role expectation adalah perilaku, kewajiban, dan norma yang diasosiasikan masyarakat atau kelompok dengan peran atau posisi tertentu.

5. Ingroup favoritism merupakan sebuah kecenderungan dari anggota kelompok untuk menyukai dan memberikan penilaian positif kepada kelompoknya sendiri serta adanya kecenderungan untuk tidak menyukai dan memberikan penilaian negatif kepada seseorang yang bukan bagian dari kelompok sendiri.

6. Status quo bias adalah kecenderungan untuk mempertahankan keadaan yang ada, menolak perubahan, dan menganggap perubahan sebagai risiko atau kerugian.

7. Meritokrasi adalah memberikan kesempatan kepada individu berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan berdasarkan latar belakang, hubungan pribadi, atau kekayaan.

Daftar Pustaka

Burris, E. R., Rodgers, M. S., Mannix, E. A., Hendron, M. G., & Oldroyd, J. B. (2009). Playing Favorites: The Influence of Leaders’ Inner Circle on Group Processes and Performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 35(9), 1244–1257. https://doi.org/10.1177/0146167209338747

Joshua. A., & Reuven, G. (2009). Sovereign Wealth Funds: Stylized Facts about their Determinants and Governance. https://Doi.org/10.1111/J.1468-2362.2009.01249.x.

Kaarbo, J. (2012). Coalition Politics and Cabinet Decision Making. https://doi.org/10.3998/mpub.4195139

Silva, J. O. de S., Rossoni, L., & Gonçalves, C. P. (2025). Ethical orientation and choice context of mayoral candidates accused of corruption in Brazil: randomized experiment based on vignettes. Frontiers in Political Science, 6. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1505042

 

Penulis: Warid Illahi Kurniadi Putra

Penyunting: Aisyah Hira Elbadar, Monica Nur Romadhoni, Taufiq Nur Rizky Pratama, Mikayla Eme Ibrena Br. surbakti